APBD Terbatas, Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Dilakukan Bertahap

Bekasi Kab, Narasi Nusantara News

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi program prioritas menyusul kerusakan sepanjang 323 kilometer dari total 1.077 kilometer ruas jalan kabupaten yang tersebar di 23 kecamatan. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henry Lincoln menyatakan bahwa kondisi kerusakan bervariasi dari ringan, sedang, hingga berat. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah hanya mampu menangani sebagian kecil dari total kebutuhan. “Sepanjang 323,1 kilometer jalan kabupaten tercatat dalam kondisi rusak. Tahun ini dianggarkan Rp 300 miliar, hanya bisa cover enam persen dari total panjang jalan yang rusak” kata Henry saat ditemui di Cikarang, Bekasi pada Senin, 15 September 2025. Henry mengungkapkan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan rusak memerlukan anggaran hingga Rp 4 triliun. Sementara itu, total APBD Kabupaten Bekasi untuk tahun anggaran 2025 hanya mencapai Rp 8,3 triliun yang harus dibagi untuk semua sektor layanan publik. Dirinya mengaku kesulitan untuk mengatasi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur agar seluruh ruas memiliki kemantapan jalan tanpa dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat.

Perbaikan infrastruktur jalan pun dilakukan secara bertahap dengan target seluruh ruas dalam kondisi baik dalam lima tahun ke depan. Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan inovasi, Pemkab Bekasi mulai menerapkan penggunaan aspal berbahan limbah plastik. Teknologi ini sudah diujicobakan di akses jalan menuju Tol Gabus, Kecamatan Tambun Utara. “Upaya ini merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas jalan sekaligus memanfaatkan limbah secara produktif sehingga turut berkontribusi menekan volume sampah yang dibuang ke TPA Burangkeng” terang Henry. Saat ini, ruas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bekasi mencapai 70 persen. Namun, target nasional yang ditetapkan Kementerian PUPR adalah 80 persen kemantapan jalan. “Dengan tinggi volume kendaraan, terutama dari sektor industri, kualitas jalan perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dari segi kemantapan, tetapi juga panjang dan lebar jalan” tambahnya. Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak dan tidak bisa hanya bergantung pada APBD daerah.“Kami dorong dinas teknis untuk mencari terobosan. Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, kami juga menggandeng dunia usaha dan mengajukan bantuan ke Pemprov Jawa Barat serta Pemerintah Pusat” tegas Ade. Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Dengan APBD terbatas, kami tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di beberapa titik. Ini demi mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat” jelasnya. Ade juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat posisi strategis Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri utama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. (Tim)

About The Author

Redaktur Pelaksana

See author's posts